Kurangnya Komunikasi BPJS yang Menyulitkan Masyarakat

Najah Soraya Niah Mahasiswi Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Untag Surabaya, telah menyelesaikan studinya dengan judul disertasi Kebijakan Badan Penyelanggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di Kabupaten Jombang. Adapun salah satu tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan, menganalis dan mengintrepretasikan pelaksanaan kebijakan program BPJS dengan menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan George Edward III dan van matter van Horn.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang tersebut memaparkan seharusnya sasaran pelayanan kesehatan BPJS memberi manfaat kepada semua yang terlibat dalam BPJS, pemenuhan kebutuhan medik peserta, prinsip kehati-hatian berkelanjutan dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan BPJS, tetapi kenyataannya banyak masalah dalam implementasinya yaitu sistem pelayanan kesehatan, sistem pembayaran, dan sistem mutu pelayanan kesehatan.

Najah Soraya Niah menyimpulkan adanya pelaksanaan yang ditandai dengan kurangnya koordinasi/komunikasi, dan sosialisasi antara pihak pelaksana program yakni BPJS Kesehatan Jombang, pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan kelompok sasaran (masyarakat umum). Adanya masa tunggu kartu pengguna BPJS baru bisa aktif seminggu setelah pendaftaran diterima dan hanya boleh memilih satu fasillitas kesehatan untuk memperoleh rujukan dan tak bisa ke faskes lain dan alur pelayanan berjenjang sangat menyulitkan anggota BPJS, Serta pembayaran biaya pengobatan yang tak ditanggung sepenuhnya oleh BPS dan masih kurang berkualitasnya komunikasi-solialisai tentang administrasi dan pelayanan, akhirnya masyrakat tidak memahami proses administrasi, fasilitas pelayanan pasien masih terbatas.

Adanya fakor pendukung dan penghambat, yaitu keterlambatan penanganan pasien, menyulitkan orang yang sering bepergian, peserta wajib ke faskes tingkat pertama yaitu puskesmas, komunikasi-sosialisasi tentang administrasi dan masalah pelayanan masih kurang berkualitas, pelayanan BPLS juga tidak diikuti dengan fasilitas memadai, lanjutnya.

Dari penelitian disertasi tersebut Najah Soraya merekomdasikan agar ditingkatkan kembali komunikasinya. “Kurangnya komunikasi antara pihak pelaksana program yakni BPJS Kesehatan Jombang, pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan kelompok sasaran (masyarakat umum) sehingga tidak ada lagi kasus penolakan pasien karena belum terbayarkannya biaya yang telah dikeluarkan Rumah Sakit dan Puskesmas."

" Dan dilaksanakannya manajeman yang transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif oleh BPJS dan pihak pemberi pelayanan kesehatan di kabupaten jombang," tutup mahasiswi berhijab tersebut.


Sumber Berita: warta17agustus.com

Bagikan

Comments (0)

Silahkan Tinggalkan Komentar